Menerawang Arah Kepemimpinan Jakarta

0
149

Humas.id, Opini – Kota berderap dalam dinamika pembangunan yang berbasis eksploitasi aset-aset ekologis kota selama 200 tahun belakangan. Analisis perserikatan bangsa – bangsa pada November 2016 memperlihatkan seluruh negara di ketujuh benua sedang menjalani proses meng-kota yang sangat masif (UNHABITAT 2016; Tollin 2016).

Paradigma ekonomi politik pembangunan perkotaan yang eksploitatif melahirkan perencanaan kota konvensional dengan karakteristik mempromosikan segregasi kelas melalui kebijakan hunian yang timpang, mempromosikan pertumbuhan rasio jalan demi menghela produksi kendaraan bermotor dan gentrifikasi kawasan – kawasan perkotaan.

Hal tersebut dengan nilai ekologi tinggi dan atau nilai sosial yang tinggi demi estetika kota dan atau pengembangan pusat – pusat ekonomi formal yang kapitalistik (Jacobs 1961; Boyer 1983; Callahan 2014; Gratz 2010).

Model paradigma politik pembangunan ini terbukti menghantarkan kita pada mal-fungsi sistem layanan dasar perkotaan, Ketidakadilan ruang, dan ketimpangan sosial yang diperparah dengan munculnya ancaman terberat bagi umat manusia berupa iklim yang berubah.

Perubahan iklim dengan pasti melipat gandakan dampak dari masalah – masalah konvensional perkotaan seperti Kemandekan ekonomi lokal yang berbasis pada ekonomi formal, kemacetan akibat kegagalan pengelolaan sistem transportasi masal, perebutan ruang hidup akibat kegagalan sistem hunian yang sehat serta terjangkau, dan hilangnya keanekaragaman hayati perkotaan akibat kegagalan pengelolaan aset – aset ekologis kota (Archer, 2017; Davoudi, 2009; Sepleton, 2009; Bookchin 1987).

Keadaan di atas mendorong negara bangsa di dunia untuk memfasilitasi pergeseran paradigma pembangunan eksploitatif menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis efisiensi aset ekologis kota. Dua forum global menjadi arena perumusan wahana komprehensif untuk memfasilitasi pergeseran paradigma tersebut.

Tahun 2015 dapat dianggap sebagai titik penting dalam perkembangan kota berkelanjutan, karena September 2015 Forum Pembangunan Berkelanjutan PBB di New York menyepakati 17 capaian pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah kota dan komunitas berkelanjutan.

November tahun yang sama sesi negosiasi ke 21 tentang perubahan iklim yang dihelat oleh UNFCCC menyepakati kesepakatan Paris yang salah satu poin terpentingnya adalah mendorong peran pemerintah kota dalam upaya penanganan perubahan iklim.

Kedua kesepakatan global ini memandatkan pergeseran paradigma pembangunan perkotaan dari eksploitasi aset – aset ekologis kota menuju pembangunan perkotaan yang berbasis konservasi aset – aset ekologis perkotaan.

Konsekuensi logis dari dua kesepakatan ini adalah restrukturisasi sistem perencanaan kota yang dapat memfasilitasi lahirnya formasi kebijakan, struktur institusi, struktur pendanaan perkotaan yang dapat memfasilitasi inovasi pembangunan yang berbasis pada penggunaan teknologi terbaik ramah lingkungan dan sistem jejaring pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam pembangunan kota.

Beberapa pengalaman kota – kota didunia menunjukkan pendekatan eksperimen kebijakan adalah wahana yang dapat memfasilitasi transisi keberlanjutan sebuah kota (Kivimaa, 2017; Bulkeley, 2013; Brown, 2008; Li 2007).

Pendekatan eksperimen kebijakan memberikan ruang inovasi yang luas bagi pemerintah kota yang selama ini cenderung terkungkung dalam batas – batas administratif yang kaku dan baku. Pendekatan eksperimen kebijakan muncul berbarengan dengan gagapnya hampir seluruh tingkat pemerintahan konvensional dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Setidaknya terdapat dua contoh penerapan eksperimen kebijakan perkotaan yang berhasil didunia. Pertama, eksperimen kebijakan lebih dari 675 kota yang difasilitasi oleh ICLEI dalam program City for Climate Protection sejak awal tahun 2000, program Urban LEDS 2013 – 2016, program Asia Cities Climate Change Network pada 2013-2016.

Kedua, program eksperimen kebijakan perkotaan di Inggris dalam program “urban living lab” sebagai sarana “governance exercising” yang telah melahirkan terobosan kebijakan yang mampu menjadi sarana intervensi kebijakan ditingkat nasional bagi kepentingan pemerintah sub-nasional (Kivimaa 2017; Voytenko, 2016; Sanderson, 2002).

Program – program eksperimen kebijakan ekologis diatas pada prosesnya selalu diawali oleh kritik sangat tajam pada logika penerapannya (Cowell, 2015). Namun demikian penekanan konteks artikulasi kekuasaan eksekutif pada tingkat lokal dalam percobaan kebijakan lingkungan di pandang dapat dengan efektif.

Hal tersebut dengan mengubah struktur tata pemerintahan, menyusun formasi kebijakan ekologi urban yang menawarkan terciptanya terobosan kebijakan ekologi tingkat lokal yang dapat mendorong perbaikan kebijakan ekologi pada tingkat nasional (ICLEI 2016, 2016a 2003; Betsil, 2006; Collier 1997; Gilbert 1996).

Dalam dinamika inilah, Jakarta melakukan proses pemilihan kepala daerahnya pada 2016 – 2017 yang lalu. Setelah disuguhi pertarungan paling brutal dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, seluruh warga Indonesia dan bahkan dunia menanti dengan waswas akan seperti apakah arah kepemimpinan Jakarta di bawah Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno lima tahun ke depan.

Menelaah arah kebijakan keduanya setelah 3 bulan menjabat tentu tidaklah memadai, namun demikian setidaknya ada beberapa aksi dan kebijakan yang dapat menjadi semacam peta prediksi langgam kepemimpinan dan capaian apa yang dapat diharapkan tercapai pada akhir masa jabatan keduanya.

Dewan Pakar – Tim Transisi – Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

Transisi keberlanjutan menjadi bahan perdebatan utama dalam lingkar pemikiran pengembangan kota dekade belakangan ini. Transisi keberlanjutan dapat dimaknai sebagai sebuah proses Multi-tingkat dan Multi-fase dalam upaya restrukturisasi sistem pemerintahan dan pengambilan kebijakan pada tingkat sub-nasional (Pisano, 2014, Loorbach, 2010; Bulkeley, 2006).

Dalam konteks inilah kita perlu menempatkan keputusan dan Anies – Sandi 6 bulan terakhir. Pembentukan tim Dewan Pakar yang membantu keduanya dalam merumuskan 23 janji kerja saat kampanye, kemudian di ikuti oleh pembentukan tim transisi yang bekerja bersama dengan birokrat DKI dalam menyinergikan 23 janji kerja.

Hal tersebut dengan proses perencanaan pembangunan perkotaan teknokratik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sedikit banyak menyiratkan keduanya menggunakan pendekatan transisi keberlanjutan dalam mengartikulasikan kewenangan eksekutifnya.

Keputusan melakukan restrukturisasi institusi dan fungsi TGUPP melalui Peraturan Daerah No.187 Tahun 2017 dalam ranah transisi keberlanjutan dapat di pandang sebagai pembentukan institusi “pengelola keberlanjutan”. Secara umum TGUPP bertugas memastikan proses integrasi dan pelaksanaan program prioritas berjalan dengan lancar dan berkesinambungan (Pasal 3 (1) Perda.187/2017).

Namun demikian penulis berpendapat tugas terpenting tim gubernur ini adalah melakukan mediasi – fasilitasi vertikal dan horizontal dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta untuk mengurai hambatan – hambatan yang dapat mengganggu kinerja pemprov DKI dalam proses transisi keberlanjutan yang sedang dilakukan (Pasal 4 Huruf g Perda.187/2017).

Pasal ini mengikuti analisis Kemp dan Loorbach (2009) dapat dipandang sebagai upaya Anies – Sandi untuk membentuk apa yang dalam literatur perencanaan kota dikenal sebagai “arena transisi”.

TGUPP sebagai “arena transisi” diharapkan memainkan peran penting dalam mendorong eksperimentasi kebijakan di Jakarta dengan mendorong inovasi proses dan implementasi yang kreatif untuk mencapai transisi paradigma pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Intervensi TGUPP seyogianya tidak lagi pada tingkat kuantitas capaian program namun berupa intervensi upaya peningkatan fleksibilitas dan elastisitas institusional dalam proses pengambilan kebijakan yang dapat mendorong eksperimen kebijakan yang berkelanjutan.

Dengan memahami latar belakang ini TGUPP perlu segera pembangunan sistem dan peta jalan transisi keberlanjutan yang dapat menggerakkan dukungan publik dan memfasilitasi terbangun dan meluasnya koalisi – koalisi jejaring masyarakat dan pemangku kepentingan di ibu kota.

Pengelolaan Tanah Abang dan Pengelolaan Pesisir Jakarta Sebagai Eksperimentasi Kebijakan

Mari kita telaah dua contoh aksi yang dianggap kontroversial oleh berbagai kalangan dalam 3 bulan pemerintahan Anies – Sandi, yaitu arah pengelolaan Tanah Abang (aksi pertama) dan arah pengelolaan pesisir Jakarta (aksi kedua).

Pada aksi pertama Anies – Sandi memilih melakukan eksperimen kebijakan dengan titik berat pada rekayasa lalu lintas dan intervensi teknologi transportasi masal ramah lingkungan untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan menyelesaikan masalah kesemrawutan dengan upaya akselerasi perputaran ekonomi informal.

Sedangkan dalam aksi ke dua Anies – Sandi menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rancangan Peraturan Daerah Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).

Bila menelaah basis argumen para penantang aksi pertama kita dapat membaginya menjadi dua kubu yang pertama mereka yang berkeberatan jalan di tutup dan harus dikembalikan fungsinya bagi kendaraan bermotor berbasis fosil dan kubu kedua yang dapat menerima penutupan jalan namun menginginkan jalan yang telah di tutup digunakan untuk moda gerak non-motor seperti sepeda.

Sedangkan respon terhadap aksi kedua lebih pada tentang kepastian hukum (nasional) dan kerugian pengembang yang nyata – nyata melanggar seluruh kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Dalam teori eksperimen kebijakan dan transisi keberlanjutan fase ini dikenal sebagai fase di mana eksperimen kebijakan di “tantang” oleh kekuatan status quo yang berpegang erat pada hukum positif untuk menggagalkan eksperimen kebijakan dalam konteks mengelola keberlanjutan.

Namun demikian, serangan yang terjadi dapat dilihat sebagai peluang di mana “arena transisi” dalam hal ini TGUPP dapat mengambil fungsi fasilitasi-mediasi vertikal horizontal yang dapat menghasilkan sistesis pemikiran yang dapat secara visioner melihat melewati batas – batas kewenangan administratif, hukum positif dan kepentingan pribadi-kelompoknya (Loorbach, 2009).

Proses inilah yang pada akhirnya akan melahirkan formasi kebijakan yang dapat memfasilitasi transisi keberlanjutan, restrukturisasi institusi dan restrukturisasi skema pendanaan kota. Proses fasilitasi – mediasi perlu dilakukan dalam tingkatan penciptaan portofolio eksperimen yang dapat diukur dengan indikator Multi sektor.

Sebagai contoh pada aksi pertama capaian tingkat penurunan kemacetan, capaian tingkat penurunan emisi, pengurangan tingkat polusi udara, perubahan perilaku pedagang, pembeli dan pejalan kaki, dan tentunya data peningkatan omzet aktivitas ekonomi informal di sepanjang jalan jati baru.

Aksi kedua memerlukan kerja lebih keras karena akan melibatkan sebuah proses evaluasi kebijakan yang lebih luas meliputi perumusan naskah akademik baru yang dapat melahirkan norma – norma pasal peraturan daerah yang berpilar pada konservasi pantura Jakarta sebagai salah satu aset ekologis paling penting yang dimiliki Kota Jakarta.

Arah Kepemimpinan Jakarta
Berkaca pada keputusan dan aksi di atas, kita dapat setidaknya menerawang langgam kepemimpinan Jakarta empat tahun kedepan. Pendekatan transisi kebijakan yang di fasilitasi oleh “arena transisi” (baca: TGUPP) perlu dipahami sebagai proses pembangunan.

Hal tersebut dengan pengetahuan dan strategi baru melalui proses pembukaan akses partisipasi dan penyediaan arena pertarungan ide yang diharapkan dapat melahirkan sintesis pengetahuan urban yang dapat melahirkan formasi kebijakan yang inovatif.

Capaian terbesar yang diharapkan 4 tahun ke depan adalah terbentuknya struktur institusi perkotaan yang tidak hanya berfokus pada hierarki kuasa, namun pada kemampuan institusional untuk memfasilitasi transisi keberlanjutan.

Irvan Pulungan
Perencana Kota
Cardiff University – LDPD Awardee PK 106

Email: pulunganirvan@gmail.com
Ph: +6281387623426

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here