Politik dan Kebahagiaan

0
65

Politik dan Kebahagiaan

Oleh : Angelique Maria Cuaca *)

Politik adalah seni untuk mencapai tujuan. Manusia dalam aktivitasnya sangat berkaitan dengan politik. Aristoteles menyebutnya sebagai zoon politicon, artinya manusia adalah makhluk politik. Secara alamiah, manusia akan terlibat dalam proses politik. Kadang menjadi subjek politik, kadangkala menjadi objeknya.

Lebih luas lagi, politik bisa dipandang sebagai sebuah strategi untuk meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di buku The Athenian Constitusion, Aristoteles berpendapat bahwa negara merupakan lembaga politik yang paling berdaulat. Kekuasaan negara bersifat absolut karena merupakan jenjang tertinggi dalam hubungan kemanusiaan dalam sebuah wilayah.

Dalam menjalankan fungsinya, negara dipimpin oleh pemerintah. Pemerintah dalamartian sempitnya merupakan pembagian kerja yang terdiri dari sekelompok orang. Pemerintah memiliki tanggung jawab secara penuh menjaga kedaulatan mereka, baik secara ekonomi ataupun lainnya. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan setiap tindakan guna menyejahterahkan rakyatnya.

Kesejahteraan batin merupakan bagian dari kebahagiaan. Secara filsafat kata, bahagia dapat diartikan sebagai kenyamanan, kenikmatan spiritual dengan sempurna, rasa puas, tidak ada cacat dalam pikiran, serta merasa tenang dan damai. Kebahagiaan berhubungan erat dengan kejiwaan. Ia bersifat abstrak, tidak dapat disentuh ataupun diraba.

Menurut Psikolog William James, motif terbesar dari seluruh tindakan manusia adalah mengejar kebahagiaan. Sejumlah pemikir yang lain juga memandang kebahagiaan sebagai puncak dari kebajikan. Akhir abad ke-18, Filsuf Inggris, Jeremy Bentham menyimpulkan bahwa salah satu tujuan berharga dari negara, pasar, dan komunitas keilmuan adalah untuk meningkatkan kebahagiaan bersama.

Kesejahteraan batin merupakan salah satu kebahagiaan yang harus dicapai dalam kehidupan bermasyarakat. Kebahagiaan itu dapat dicapai melalui politik. Sebaliknya, politik bisa juga menghancurkan kebahagiaan itu. Politik ibarat pisau bermata dua, dia bisa menebas ke atas maupun ke bawah. Isu SARA (Suku, Agama Ras dan Antar golongan) merupakan isu politik purba yang selalu ampuh digunakan untuk memecah belah masyarakat. Tren global menunjukan bahwa penggunaan politik identitas dan SARA masih efektif dalam mendongkrak posisi elektoral seseorang kandidat atau partai politik.

Pakar komunikasi politik Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad menyatakan bahwa fanatisme politik tercipta dari siapapun yang bisa memunculkan hal-hal yang membuat baper (bawa perasaan) dan mudah diingat publik. Ia menyayangkan masih ada kandidat yang secara sengaja menggunakan isu SARA dalam memenangkan pertarungan dalam pemilihan kepala daerah. (IDN Times, 2018).

Evaluasi Pilkada 2018, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya konfilik SARA saat memantau penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Maluku. Komnas HAM menemukan ada beredar spanduk yang melarang seseorang memilih pemimpin dari keyakinan yang berbeda. (Kompas, 2018)

Isu SARA yang diangkat oleh para calon pemimpin daerah ini merupakan jalan pintas untuk meraih suara. Padahal efeknya kemudian akan menjadi sangat panjang setelah Pilkada selesai. Isu SARA membawa intoleransi antar masyarakat, menebarkan kebencian, dan ketakutan. Tidak ada rasa nyaman beberapa kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas. Sebaliknya kelompok mayoritas akan berada pada posisi superior dan berpotensi untuk mendiskriminasi yang inferior. Bisa jadi karena isu SARA, tetangga yang awalnya rukun bisa tidak tegur sapa. Kesatuan bisa dipecah belah, hal ini jelas tidak membahagiakan karena setiap warga akhirnya hidup dalam ketakutan dan kebencian.

Potensi perpecahan ini juga dilihat oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelang Pemilu 2019. Survei LIPI April-Juli 2018 menyebutkan bahwa isu SARA menjadi faktor tertinggi yang diprediksi menghambat gelaran Pemilu 2019. Survei tersebut melibatkan 145 ahli dari bidang politik,ekonomi,sosial,budaya, serta pertahanan dan keamanan di 11 provinsi di Indonesia. Hasil survei menyimpulkan bahwa politisasi SARA menyebabkan intoleransi, stigmatisasi saling tidak percaya, diskriminasi, kekerasan terhadap minoritas, persekusi, konflik sosial atau horizontal, pragmatisme politik dan sebagainya.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochamad Afifuddin juga memprediksi isu SARA dan politik uang akan meningkat pada kampanye Pemilu 2019. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 mencatat terdapat 90 wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan SARA yang tinggi dan indeks rawan sedang berjumlah 424 Kabupaten/Kota. Hal ini yang kemudian diwanti-wanti oleh Yeni Wahid, anak dari presiden ke-4 Indonesia Alm.Abdurrahman Wahid. Yeni berpendapat bahwa isu SARA menjelang Pemilihan Presiden juga dapat mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Komitmen harus sampaikan kedua pasang calon presiden yang akan maju ke Pemilihan Presiden 2019, disepakati bersama sehingga publik bisa menuntut jika ada pengunaan isu SARA dari kedua kubu (liputan6,2018).

Politik yang mengangkat isu SARA haruslah dibuang jauh-jauh. Jika para calon pemimpin maupun partai politik berniat menaikan elektoralnya, hendaknya melakukan strategi dengan cara yang lebih manusiawi. Lakukan banyak kebaikan, masyarakat akan lebih menghargai itu. Ketimbang menggunakan isu SARA sebagai jenjang meraih kekuasaan politik dengan mengorbankan kebahagiaan masyarakat.

* Angelique Maria Cuaca : Mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Universitas Eka Sakti, Padang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here