Pedoman Media Siber

Pedoman Media Siber Humas.ID

Pedoman Media Siber Humas.ID

HUMAS.ID merupakan media siber yang menyajikan informasi mengenai pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai perkembangan daerah di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan media, HUMAS.ID berkomitmen untuk menjalankan proses jurnalistik dan publikasi secara profesional, bertanggung jawab, transparan, serta memperhatikan kepentingan publik.

Pedoman ini menjadi acuan bagi pengelola, redaksi, jurnalis, reporter, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi dan publikasi konten HUMAS.ID.

HUMAS.ID juga menerapkan pemisahan yang jelas antara produk jurnalistik dan materi advertorial atau publikasi berdasarkan kerja sama kemitraan.

1. Ruang Lingkup

Pedoman Media Siber HUMAS.ID mengatur tata kelola kegiatan jurnalistik dan publikasi digital yang dilakukan melalui platform HUMAS.ID.

Konten yang dapat dipublikasikan HUMAS.ID antara lain:

  • Berita dan artikel jurnalistik.
  • Hasil peliputan dan wawancara.
  • Informasi pemerintahan dan daerah.
  • Foto dan video.
  • Opini atau tulisan kontribusi.
  • Informasi atau materi yang dikirimkan oleh masyarakat dan pihak lainnya.
  • Publikasi advertorial.
  • Materi publikasi berdasarkan kerja sama kemitraan.
  • Konten digital lainnya yang sesuai dengan kebijakan editorial HUMAS.ID.

Meskipun berada dalam satu ekosistem media, produk jurnalistik dan advertorial memiliki karakter serta dasar publikasi yang berbeda.

2. Produk Jurnalistik

Produk jurnalistik HUMAS.ID merupakan karya yang dihasilkan melalui proses jurnalistik.

Proses tersebut dapat meliputi:

  • Peliputan.
  • Observasi.
  • Wawancara.
  • Pengumpulan informasi.
  • Verifikasi.
  • Konfirmasi.
  • Penyusunan berita.
  • Penyuntingan.
  • Publikasi.

Produk jurnalistik dipublikasikan melalui:

https://humas.id/

Karya jurnalistik dikelompokkan berdasarkan tema pemberitaan, antara lain:

  • EKONOMI
  • POLITIK
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • HUKUM
  • OLAHRAGA
  • BUDAYA
  • TEKNOLOGI
  • DAERAH
  • serta kategori lainnya sesuai karakter berita.

Kategori tersebut merupakan bagian dari pengelompokan produk jurnalistik HUMAS.ID.

3. Advertorial Humas

Selain produk jurnalistik, HUMAS.ID juga menyediakan ruang untuk iklan atau publikasi advertorial yang disajikan dalam bentuk berita.

Advertorial dapat berupa:

  • Rilis kegiatan.
  • Informasi program.
  • Agenda pemerintah.
  • Kegiatan dinas atau instansi.
  • Informasi pelayanan.
  • Publikasi kegiatan pemerintahan.
  • Informasi lain yang dipublikasikan berdasarkan kerja sama kemitraan.

Materi tersebut dapat disajikan menggunakan gaya penulisan berita agar informatif dan mudah dipahami.

Namun demikian, format berita tidak mengubah statusnya sebagai advertorial.

Apabila suatu publikasi merupakan bagian dari kerja sama kemitraan atau publikasi berbayar, maka konten tersebut tetap merupakan advertorial, bukan karya jurnalistik independen.

4. Penandaan Advertorial

Untuk menjaga transparansi kepada pembaca, advertorial yang ditempatkan pada domain utama HUMAS.ID dimasukkan ke dalam kategori:

ADVERTORIAL

Dengan demikian, pembaca dapat membedakan antara:

Berita jurnalistik berdasarkan tema
dan
Berita advertorial berdasarkan kerja sama publikasi.

HUMAS.ID tidak menyamakan kedua jenis konten tersebut.

5. Penempatan Advertorial di Domain Utama

HUMAS.ID memberikan ruang bagi publikasi advertorial Humas di domain utama:

https://humas.id/

Untuk setiap wilayah kabupaten/kota, terdapat jatah 5 berita advertorial dalam satu bulan yang dapat ditampilkan pada domain utama HUMAS.ID.

Kelima berita tersebut ditempatkan dalam kategori:

ADVERTORIAL

Ketentuan ini merupakan bagian dari sistem publikasi kemitraan HUMAS.ID.

6. Advertorial Lebih dari Lima Berita

Apabila dalam satu bulan jumlah berita advertorial dari suatu kabupaten/kota lebih dari 5 berita, maka publikasi tetap dapat dilanjutkan.

Namun, mulai dari berita advertorial ke-6 dan seterusnya, publikasi ditempatkan pada subdomain kabupaten/kota yang bersangkutan.

Contohnya:

Kabupaten Ciamis

Lima advertorial pertama:

https://humas.id/
Kategori: ADVERTORIAL

Advertorial ke-6 dan seterusnya:

https://ciamis.humas.id/

Demikian pula dengan kabupaten/kota lainnya.

Contohnya:

https://garut.humas.id/

https://tasikmalaya.humas.id/

dan subdomain wilayah lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem HUMAS.ID.

7. Subdomain Kabupaten/Kota

Subdomain kabupaten/kota digunakan sebagai ruang pengembangan publikasi advertorial berdasarkan wilayah.

Subdomain tersebut dapat menampung publikasi advertorial yang jumlahnya telah melebihi kuota publikasi di domain utama.

Selain itu, subdomain daerah memungkinkan publikasi dikelompokkan secara lebih spesifik berdasarkan instansi.

8. Kategori Instansi di Subdomain

Publikasi advertorial di subdomain kabupaten/kota dapat dikelompokkan berdasarkan nama instansi atau pihak yang menjadi sumber kerja sama publikasi.

Contohnya:

DINAS KESEHATAN

DINAS PENDIDIKAN

DISPERINDAG

DINAS PARIWISATA

DINAS SOSIAL

DINAS PERTANIAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

dan kategori instansi lainnya sesuai dengan perkembangan kerja sama di masing-masing daerah.

Dengan sistem ini, publikasi advertorial dapat dikelola berdasarkan:

Wilayah → Kabupaten/Kota → Instansi.

9. Prinsip Pemberitaan Jurnalistik

Dalam menjalankan produk jurnalistik, HUMAS.ID berupaya menyajikan informasi yang:

  • Akurat.
  • Faktual.
  • Relevan.
  • Berimbang.
  • Informatif.
  • Mudah dipahami.
  • Tidak menyesatkan.
  • Mengutamakan kepentingan publik.

Redaksi berupaya melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum dipublikasikan sesuai dengan karakter, tingkat kepentingan, serta kondisi pemberitaan.

Informasi yang belum dapat diverifikasi secara memadai dapat ditunda publikasinya atau disajikan dengan konteks yang menjelaskan status informasi tersebut.

10. Verifikasi Informasi

Dalam proses jurnalistik, redaksi dapat melakukan verifikasi melalui berbagai sumber yang relevan, antara lain:

  • Keterangan narasumber.
  • Dokumen resmi.
  • Pernyataan lembaga atau instansi.
  • Data publik.
  • Hasil wawancara.
  • Dokumentasi kegiatan.
  • Sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedalaman verifikasi dapat disesuaikan dengan karakter, urgensi, kompleksitas, dan kepentingan publik dari suatu informasi.

11. Keberimbangan

HUMAS.ID berupaya memberikan ruang yang wajar kepada pihak-pihak yang relevan dalam suatu pemberitaan.

Hal ini terutama berlaku untuk pemberitaan yang berkaitan dengan:

  • Perbedaan pendapat.
  • Tuduhan.
  • Sengketa.
  • Persoalan hukum.
  • Perselisihan.
  • Informasi yang membutuhkan klarifikasi.

Apabila pihak yang dimintai klarifikasi belum memberikan tanggapan ketika berita diterbitkan, redaksi dapat melakukan pembaruan setelah tanggapan tersebut diterima.

12. Judul dan Isi Berita

Judul berita dibuat untuk menggambarkan isi informasi secara jelas.

HUMAS.ID tidak membenarkan penggunaan judul yang sengaja dibuat berbeda secara substansial dari isi berita dengan tujuan menyesatkan pembaca.

Foto, video, kutipan, grafik, dan elemen visual lainnya juga digunakan dengan memperhatikan konteks dan kesesuaiannya dengan informasi yang disajikan.

13. Koreksi, Ralat, dan Pembaruan Berita

Apabila ditemukan kesalahan faktual dalam sebuah produk jurnalistik, HUMAS.ID dapat melakukan koreksi, ralat, atau pembaruan sesuai dengan sifat dan tingkat kesalahan.

Koreksi dapat berkaitan dengan:

  • Nama.
  • Jabatan.
  • Angka atau data.
  • Waktu.
  • Lokasi.
  • Kutipan.
  • Fakta lainnya yang terbukti tidak tepat.

Apabila diperlukan, perubahan penting terhadap sebuah berita dapat diberikan keterangan mengenai koreksi atau pembaruan tersebut.

14. Hak Jawab

HUMAS.ID menghormati hak jawab dari pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan.

Permintaan hak jawab dapat disampaikan kepada redaksi melalui kontak resmi HUMAS.ID dengan mencantumkan:

  1. Identitas pihak yang mengajukan.
  2. Judul dan tautan berita.
  3. Bagian pemberitaan yang dianggap tidak tepat atau merugikan.
  4. Penjelasan atau tanggapan yang ingin disampaikan.
  5. Data atau dokumen pendukung apabila tersedia.

Redaksi akan meninjau permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karakter pemberitaan yang bersangkutan.

15. Materi dari Pemerintah dan Instansi

HUMAS.ID dapat menerima siaran pers, dokumentasi, rilis, keterangan kegiatan, maupun informasi lainnya dari:

  • Pemerintah pusat.
  • Pemerintah provinsi.
  • Pemerintah kabupaten/kota.
  • Dinas.
  • Badan.
  • Lembaga.
  • Instansi pemerintah.
  • Organisasi.
  • Perusahaan.
  • Masyarakat.
  • Dan pihak lainnya.

Penerimaan materi tidak secara otomatis berarti materi tersebut akan diterbitkan sebagai karya jurnalistik.

Redaksi memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan, penyuntingan, verifikasi, atau menentukan bentuk publikasinya.

Apabila materi merupakan bagian dari kerja sama publikasi, maka materi tersebut dapat diproses sebagai advertorial sesuai dengan ketentuan kerja sama.

16. Kontributor dan Jurnalis

HUMAS.ID membedakan Jurnalis/Reporter dengan Kontributor Kemitraan.

Jurnalis/Reporter

Jurnalis atau reporter menjalankan tugas jurnalistik, seperti melakukan peliputan, wawancara, pengumpulan informasi, verifikasi, dan penyusunan karya jurnalistik.

Kontributor Kemitraan

Kontributor Kemitraan berfokus pada pengembangan dan penjajakan kerja sama publikasi advertorial di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Kontributor Kemitraan bukan wartawan atau reporter Humas.ID dan tidak ditempatkan sebagai bagian dari struktur jurnalis yang menjalankan produk jurnalistik.

Informasi mengenai program Kontributor dan mekanisme kerja sama dijelaskan secara lebih lengkap pada halaman:

Kerjasama Kemitraan Kontributor Humas.ID

17. Independensi Redaksi

HUMAS.ID berupaya menjaga independensi redaksi dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Hubungan kerja sama, publikasi, maupun komersial dengan pemerintah daerah, instansi, perusahaan, organisasi, atau pihak lainnya tidak secara otomatis memberikan hak kepada pihak tersebut untuk menentukan keputusan editorial terhadap produk jurnalistik HUMAS.ID.

Keputusan mengenai kelayakan pemberitaan, penyuntingan, judul, waktu publikasi, serta bentuk penyajian produk jurnalistik berada pada kewenangan redaksi.

Kerja sama advertorial merupakan bentuk publikasi yang berbeda dari produk jurnalistik dan ditempatkan serta diberi kategori sesuai dengan karakter publikasinya.

18. Komentar dan Interaksi Pengguna

Apabila HUMAS.ID menyediakan kolom komentar atau fitur interaksi pengguna, setiap pengguna bertanggung jawab atas konten yang mereka kirimkan.

HUMAS.ID dapat menghapus atau membatasi konten yang:

  • Mengandung penghinaan atau fitnah.
  • Mengandung ancaman.
  • Mengandung ujaran kebencian.
  • Mengandung spam.
  • Memuat informasi pribadi pihak lain tanpa dasar yang sah.
  • Mengandung materi ilegal.
  • Tidak berkaitan dengan pembahasan.
  • Berpotensi merugikan pihak lain.
  • Mengganggu keamanan platform.

19. Perlindungan Data dan Privasi

HUMAS.ID menghormati privasi pengguna dan berupaya menjaga informasi pribadi yang diperoleh melalui aktivitas website.

Pengelolaan data pribadi dan penggunaan teknologi seperti cookies dijelaskan lebih lanjut dalam halaman Kebijakan Privasi HUMAS.ID.

20. Penggunaan Foto, Video, dan Materi Pihak Lain

HUMAS.ID berupaya menggunakan foto, video, dokumen, dan materi visual lainnya secara bertanggung jawab.

Materi yang berasal dari pihak lain dapat digunakan untuk kepentingan pemberitaan atau publikasi dengan memperhatikan sumber, konteks, serta hak yang melekat pada materi tersebut.

Apabila terdapat keberatan berkaitan dengan penggunaan materi, pihak yang berkepentingan dapat menghubungi redaksi untuk dilakukan peninjauan.

21. Pemisahan Jurnalistik dan Advertorial

HUMAS.ID menerapkan prinsip transparansi dengan membedakan produk jurnalistik dan advertorial.

Secara sederhana:

KARYA JURNALISTIK

Dipublikasikan di humas.id berdasarkan kategori sesuai tema pemberitaan.

ADVERTORIAL HUMAS

Dipublikasikan di humas.id dalam kategori ADVERTORIAL sesuai dengan kuota yang berlaku.

Apabila jumlah advertorial suatu wilayah telah melebihi lima berita dalam satu bulan, advertorial berikutnya dipublikasikan melalui subdomain kabupaten/kota dan dapat dikelompokkan berdasarkan nama instansi.

Dengan sistem tersebut, pembaca dapat mengetahui karakter publikasi yang sedang dibaca.

22. Pembaruan Pedoman

Pedoman Media Siber ini dapat diperbarui dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan dengan:

  • Perkembangan teknologi.
  • Perkembangan media digital.
  • Praktik jurnalistik.
  • Kebijakan editorial HUMAS.ID.
  • Perkembangan sistem publikasi.
  • Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap perubahan akan dicantumkan pada halaman ini.

Terakhir diperbarui: 25 September 2026.

23. Kontak Redaksi

Untuk pertanyaan, koreksi, hak jawab, klarifikasi, maupun persoalan yang berkaitan dengan produk jurnalistik HUMAS.ID:

Email Redaksi:
salirainfoutama@gmail.com

WhatsApp Redaksi:
0838-9640-3437

Untuk kebutuhan kerja sama advertorial dan kemitraan publikasi, silakan menghubungi Humas.ID melalui kanal kontak resmi atau halaman Hubungi Kami.

HUMAS.ID

Media Informasi Pemerintahan dan Daerah Indonesia

HUMAS.ID membedakan secara jelas antara karya jurnalistik dan publikasi advertorial, serta mengembangkan jaringan publikasi berbasis wilayah melalui kemitraan di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Mengabarkan Indonesia dari Daerah.

Formulir Kontak